xiaomi GudangAceh

[Banda Aceh] Penyelenggara kontes Indonesian Model Hunt 2016 Dituntut

BANDA ACEH
Penyelenggara kontes Indonesian Model Hunt 2016 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dituntut minta maaf di semua media massa.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal SE, kepada Serambi di ruang Kerjanya, Senin (29/2). Menurutnya, petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh sudah mendengarkan keterangan dari lima orang penyelenggara, Minggu (28/2).

xiaomi“Saat diinterogasi, kelima orang panitia penyelenggara mengaku bersalah karena tidak mengurus izin terlebih dulu. Mereka kita suruh minta maaf kepada masyarakat Aceh lewat media,” ujar Illiza. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat masyarakat resah, sebab kontes model dengan pakaian terbuka seperti itu bisa dilakukan di negeri bersyariah.

Illiza menambahkan, saat interogasi pertama yang dihadiri langsung olehnya, pihak penyelenggara berkali-kali menyebut bahwa kontes itu sebenarnya menampilkan model berhijab saja. Menurut penyelenggara, kontes itu berjalan tidak sesuai rencana, sebab saat geladi sebelumnya semua model berhijab.

“Mereka bilang sebenarnya itu kontes berhijab, tapi saya yakin itu cuma kamuflase, saya tidak percaya perkataan mereka. Buktinya, tidak ada upaya mereka menghentikan peragaan saat model berpakaian seksi berlenggak-lenggok,” ujar Illiza, sebagaimana terlihat di video yang di-upload SerambiOnTV.

Selain meminta maaf di media, kata Illiza, pihak penyelenggara juga harus bertanggung jawab dengan mengembalikan seluruh biaya yang ditanggung peserta. “Semua yang dibayarkan peserta model dalam mengikuti ajang itu harus dilunasi panitia penyelenggara secepatnya,” kata dia, seraya menyebut per peserta membayar Rp 200.000 untuk mengikuti ajang itu.

Terkait sanksi kepada manajemen hotel, Wali Kota Illiza mengaku sedang memikirkannya dengan melibatkan pihak Polresta dan Satpol PP dan WH Banda Aceh. Menurut dia, pihaknya masih mendalami sejauh mana keterlibatan hotel pada ajang tersebut. “Pengelola hotel mengaku tidak tahu soal acara modeling itu dan apa saja yang ditampilkan di dalamnya. Mereka cuma sebatas menyewakan tempat, ya tidak bisa begitu dong, itu namanya buang badan,” kata Illiza bernada kesal.

Dia menambahkan, rekam jejak Hotel Grand Nanggroe sudah dipantau pihaknya sejak beberapa tahun terakhir. Tapi kata dia, pengelola hotel itu kini sudah berganti sehingga perlu dipelajari kembali kasusnya. “Hotel Grand Nanggroe sudah pernah digerebek oleh petugas kita. Tapi saya dengar pemiliknya sudah beda sekarang, jadi masalah ini perlu kami pelajari lagi,” ujar dia.

Namun, lanjut Illiza, sanksi kepada hotel itu tetap akan diberikan. Dia akan bertemu langsung dengan pengelola hotel, untuk memastikan komitmen mereka dengan pelaksanaan syariat Islam. “Saya akan panggil mereka untuk menjelaskan secara langsung. Mereka harus tanda tangani surat perjanjian,” ujarnya.


Editor: cheedsains


[Banda Aceh] 5 model di bawah umur asal Sabang di pulangkan

LIMA model di bawah umur yang sebelumnya ditahan di Balai Kota, Senin (29/2) pagi sudah dipulangkan ke kota asalnya di Sabang via Pelabuhan Ulee Lheue. Seorang ibu dari salah seorang model akhirnya menemui Wali Kota Illiza, Minggu malam dan mengaku akan memulangkan para model ke Sabang. “Seorang ibu dari salah satu model menjumpai kami malam harinya. Dia diamanahkan oleh ibu model lainnya untuk membawa pulang anak mereka,” kata Illiza.

Dia ceritakan, awalnya dia dan psikolog dari P2TP2A sempat ragu melepas anak-anak itu ke tangan si ibu. Namun setelah mengonfirmasi masing-masing orang tua model via telepon, akhirnya Illiza mengizinkan para model dititipkan kepada ibu tersebut. “Jadi minggu malam anak-anak itu tinggal di rumah si ibu di Banda Aceh. Tapi saya perintahkan petugas pantau mereka terus sampai ke pelabuhan pada esok harinya,” jelas dia.

Sementara itu, terkait pembinaan yang dilakukan kepada para model dan agensi di Balai Kota, Illiza mengaku dari 95 peserta hanya 45 orang yang dibina. Menurutnya, sisa 50 model lainnya mengenakan pakaian sesuai syariat, sehingga bisa langsung pulang ke rumah masing-masing.

“Pembinaan yang kami lakukan diawali dengan mewawancarai tiap peserta. Kami tes psikologinya dengan menanyakan seputar hubungan keluarga, kecenderungan yang dimilikinya, motivasinya ikut kegiatan itu, sehingga terungkaplah kepribadian anak-anak ini,” kata Illiza.

Berdasarkan hasil rapat bersama dua psikolog dari P2TP2A, dia menyimpulkan bahwa sebagian besar model yang diwawancarai itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua mereka. “Sebagian lagi punya masalah ekonomi, sehingga harus mencari nafkah melalui jalur modeling untuk membiayai keluarganya,” imbuh Illiza.

Wali Kota mengatakan, Pemerintah Kota Banda Aceh serius menindak segala bentuk kegiatan yang mengarah ke praktik Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) di Banda Aceh. Menurut dia, LGBT sama halnya seperti aliran sesat yang harus segera disembuhkan, karena dapat mempengaruhi orang lain.

“Saya tidak menuduh modeling mengisyaratkan LGBT karena butuh pembuktian. Namun nyatanya banyak pelaku LGBT yang berasal dari dunia modeling, kita harus terus pantau,” demikian Wali Kota Banda Aceh.


Editor: cheedsains

[Banda Aceh] Program Pembangunan Ruas Jalan Kereta tidak masuk Proyek Strategis Nasional 2016

BANDA ACEH
Program pembangunan ruas jalan Kereta Api (KA) Aceh dari Tamiang ke Kota Banda Aceh sepanjang 460 km, ternyata tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2016 yang peraturan presidennya, yakni Perpres Nomor 3 Tahun 2016, sudah diteken Presiden Jokowi.

Dalam Perpres itu hanya tercantum lima proyek bendungan untuk Aceh, yaitu Paya Seunara (Sabang), Rajui dan Rukoh, Tiro (Pidie), Keureto (Aceh Utara), dan satu proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe.

Sedangkan proyek kereta api Aceh yang sebelumnya telah masuk dalam daftar proyek kereta api lintas Sumatera, tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2016.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM menyebutkan hal itu pada acara pertemuan dengan Komite II DPD RI di Gedung Promosi Produk Unggul Daerah di Kantor Gubernur Aceh, Senin (29/2).

Dermawan mengatakan, tidak masuknya proyek KA Aceh ke dalam Proyek Strategis Nasional, sangat mengejutkan. “Ini bisa membuat masyarakat Aceh kecewa lagi dengan janji-janji yang pernah diucapkan pemerintah pusat untuk Aceh,” ulasnya.

Janji pertama yang diucapkan pemerintah pusat bahwa akan membangun kembali jalur KA Aceh yang baru, setelah distop tahun 1974, disampaikan Presiden BJ Habibie, setelah Presiden Soeharto langser tahun 1998.

Pada tahun 2000, pembangunan jalur KA dimulai. Tapi karena alokasi anggarannya sangat kecil, sehingga sampai tahun 2016 yang telah selesai dibangun cuma 11 km. Pada saat Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, ia juga berjanji akan menuntaskan pembangunan jalur KA Aceh yang baru dan akan selesai dalam waktu tak terlalu lama.

Pada tahun pertama menjabat, Presiden Jokowi mulai merealisasikan janjinya, dengan mengalokasikan anggaran untuk penambahan jalan KA di Aceh yang baru ada 11 km, menjadi 100 km, dengan mengalokasikan dana tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar. Anggaran yang dialokasikan tahun lalu belum habis, pada tahun ini anggarannya diturunkan menjadi Rp 100 miliar.

Sementara, untuk menyelesaikan pembangunan jalur KA Aceh sepanjang 460 km tadi diperkirakan butuh dana Rp 22 triliun. “Kalau anggaran yang direalisasikan tahun 2016 ini hanya Rp 100 miliar, mau berapa tahun lagi, jalur kereta api itu diselesaikan?” tanya Sekda Aceh kepada Komite II DPD RI.

Selain itu, ungkap Sekda Aceh, masih ada satu lagi proyek pembangunan bendungan Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena target aliran airnya di atas 3.000 ha, yaitu mencapai 17.000 ha. Tapi proyek ini juga tak masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2016.

Pada saat berkunjung ke Aceh Barat meninjau lokasi proyek Irigasi Lhok Guci, Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan proyek ini dalam waktu yang tak terlalu lama, yakni sekitar tiga tahun. Untuk percepatan pembangunan proyek bendungan irigasi itu, Presiden menambah alokasi anggarannya dari Rp 200 miliar menjadi Rp 300 miliar.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba yang didampingi anggotanya Rafli asal Aceh mengatakan, sepulang dari kunker ke Aceh, Komite II DPD RI akan memanggil menteri terkait, untuk mempertanyakan kembali mengapa proyek KA Aceh dan proyek Irigasi Lhok Guci, tidak masuk dalam proyek strategis nasional 2016.

Padahal, kata Parlindungan, proyek KA Aceh itu sudah masuk dalam program pembangunan Buku Biru Bappenas tentang Pembangunan Proyek Jalan Kereta Api Lintas Pulau Sumatera. “Ini sangat aneh, jalan kereta api di Riau dibangun, di Sumut terus dilanjutkan, tapi di ujung Pulau Sumatera, pekerjaan pembangunan rel kereta apinya digantung,” ulasnya.

Untuk masalah ini, kata Parlindungan, pihaknya akan membuat rapat khusus dan akan mengundang kementerian terkait dan Pemerintah Aceh untuk membahasnya di Jakarta, kenapa proyek KA Aceh, proyek Irigasi Lhokguci, dan Free Port Sabang, tak masuk dalam proyek strategis nasional. “Perpres Nomor 3 Tahun 2016 itu perlu direvisi,” imbuhnya.

Protes yang sama juga dilontarkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Gubernur meminta Wakil Ketua DPR RI itu mempertanyakan kepada menteri terkait dan Presiden RI mengapa kelanjutan pembangunan Free Port Sabang, KA Aceh, dan Irigasi Lhok Guci tidak masuk dalam ProyekStrategis Nasional 2016.

Fadli Zon saat itu juga berjanji, sepulang dari Aceh, akan memanggil menteri terkait untuk mempertanyakan apa yang dikeluhkan Gubernur Aceh tersebut.


Editor: cheedsains

[Banda Aceh] Lambang bintang bersudut enam Pagar Istana WN Sudah Dicopot

Bintang David di Pagar Istana WN Sudah Dicopot

BANDA ACEH 
Lambang bintang bersudut enam yang mirip Bintang David (simbol kaum Yahudi) yang dipasang kontraktor pemasang pagar besi di pintu depan Istana (Meuligoe) Wali Nanggroe (WN), di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Aceh Besar, akhirnya dicopot oleh kontraktornya, Sabtu (26/2) siang. Pencopotan itu justru setelah perihal bintang David di pintu pagar Meuligoe WN itu ramai dibicarakan netizen di media sosial, kalangan masyarakat, termasuk anggota DPRA.

Untuk membuktikan lambang Yahudi, Israel, tersebut masih ada atau tidak di pintu masuk Istana Wali Nanggroe, Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh SH, bersama dua anggotanya, Djasmi Hass dari Partai Demokrat dan Buhari Selian dari Partai Amanat Nasional (PAN), Senin (29/2) sore meninjau langsung Istana WaliNanggroe Aceh.

Seusai meninjau, Abdullah Saleh kepada wartawan mengatakan, dari hasil penjelasan Satpam Istana Wali Nanggroe, bernama Hamdani, kepadanya, lambang David atau bintang segi enam yang sebelumnya terpasang di pagar besi pintu masuk Istana WN itu pada Sabtu siang sudah dicopot oleh kontraktor yang memasangnya.

Bintang bersegi enam itu, menurut Hamdani kepada Abdullah Saleh, tadinya dipasang di tengah-tengah empat pintu masuk berukuran kecil ke Istana WN. Sedangkan pada pintu masuk berukuran besar yang juga terbuat dari besi, dipasang lambang pinto (pintu) Aceh.

Hamdani mengatakan, ia juga heran dan tak tahu alasannya mengapa tiba-tiba lambang bintang bersegi enam itu dicopot oleh kontraktor yang memasangnya dari pagar besi Istana WN. Padahal bintang itu dipasang rapi, kokoh, dan sudah dicat.

Informasi bahwa bintang bersegi enam itu ternyata mirip bintang David, simbol kaum Yahudi, justru baru didengar Hamdani saat diberi tahu Abdullah Saleh ketika Komisi I DPRA berkunjung ke Istana WN kemarin.

“Saya baru tahu alasan lambang bintang di pagar itu dicopot sang kontraktor setelah Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh menjelaskan kepada saya bahwa bintang bersegi enam itu ternyata mirip dengan lambang David, simbol masyarakat Yahudi,” kata Hamdani.
Ketua DPRA, Abdullah Saleh, dan anggotanya Djasmi Hass dan Buhari Selian mengatakan, pihak kontraktor pembangunan gedung maupun pagar Istana WN tersebut, dalam membuat motif bangunan dan pagar yang tujuannya untuk memperindah Istana WN, hendaknya lebih hati-hati. “Jangan gunakan motif yang mirip dengan lambang-lambang nonmuslim, seperti lambang bintang David yang justru merupakan simbol komunitas Yahudi,” kata Abdullah Saleh.

Wikipedia menukilkan, bintang David yang disebut juga bintang Daud kuno telah ditemukan di Israel, tapi semua itu berasal dari masa sebelum agama Yahudi benar-benar mengadopsi simbol ini untuk mewakili keyakinan mereka.

Abdullah Saleh bersaran, kalau mau menggunakan motif yang tujuannya untuk mempercantik penampilan meuligoe tersebut, maka gunakanlah motif-motif yang berdimensi Islam dan keacehan. Misalnya, motif bulan sabit, pinto Aceh, bunga melur, dan lainnya yang indah dan cantik, tapi tidak mencerminkan simbol yang sifatnya nonislami.

Ia ingatkan bahwa masyarakat Aceh yang telah komit menjalankan syariat Islam dalam segala hal, sangat sensitif dengan lambang-lambang atau motif dari khazanah nonmuslim jika diadopsi untuk memperindah gedung atau bangunan yang akan ditempati Wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu adat dan budaya Aceh.

“Kalau mau menggunakan, ya gunakan saja motif lokal khas Aceh. Ini lebih baik untuk memperkaya budaya Aceh dan sekaligus melestarikannya. Dampak sosial budayanya menjadi lebih baik. Budaya dan motif Aceh jadi terhormat dan tersangjung di mata dunia,” ujar Abdullah Saleh.

Ketua Komisi I DPRA itu juga menyarankan agar Istana WN yang pembangunannya telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu, meski belum digunakan sebagai Pendapa WN, lebih baik digunakan dulu untuk Kantor Sekretariat Katibul Wali, sambil menunggu selesainya pembangunan Kantor Sekretariat Katibul Wali di sebelahnya yang saat ini sedang tahap penyelesaian akhir.

Abdullah Saleh berpendapat, jika terus dibiarkan begitu, maka kerusakan Istana WN bakal terus bertambah. “Komisi I DPRA sangat memahami kenapa Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar belum mau masuk ke istananya, karena ia ingin selesai seluruhnya, baru diresmikan pemakaian gedungnya. Setelah itu, barulah Wali Nanggroe mau masuk,” kata Abdullah Saleh.

Menurut Abdullah Saleh, plafon teras depan Istana WN itu sekarang sudah mulai rusak, akibat seng teras depannya bocor. “Kalau sudah begini, berapa dana lagi yang harus kita kucurkan untuk memperbaiki bagian gedung Istana Wali yang rusak setiap tahunnya?” tanya politikus Partai Aceh itu.




Editor: cheedsains

[Sabang] Pencarian Nelayan Hilang Libatkan Tim Penyelam

Sejumlah keluarga sedang menunggu saudaranya Samsuar (52) nelayan Pasiran, 
Gampong Kota Timu, Sabang, yang hilang jatuh ke laut saat memancingkan 
di perairan Sabang Fair, Kamis (25/2) subuh.

SABANG 
Hingga memasuki hari kelima, pencarian Samsuar (52) nelayan Gampong Kuta Timu, Kecamatan Suka Karya, Sabang, yang dilaporkan hilang saat mancing ikan di perairan Sabang Fair, Kamis (25/2) lalu, masih terus dilakukan. Pencarian kali ini juga melibatkan tim penyelam dari Iboih.

Keuchik Gampong Kuta Timu, Muhammad, kepada Serambi Senin (29/2) mengatakan, pencarian Samsuar yang jatuh ke laut setelah boat teptep yang digunakannya diterjang badai pada Kamis (25/2) subuh, tetap dilakukan.

Selain mengerahkan sejumlah boat nelayan dibantu boat milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Tim SAR dari Banda Aceh, kali ini pencarian juga melibatkan tim penyelam yang didatangkan dari Iboih.

Tim penyelam berjumlah 10 orang yang didatangkan pihak keluarga itu, sudah melakukan penyelaman Senin (29/2) siang di sekitar perairan Sabang Fair, tempat lokasi korban jatuh. Sehubungan kondisi laut pada sore itu tidak bersahabat, karena ombak tambah besar, maka penyelaman terpaksa dihentikan.

Begitu juga pencarian yang dilakukan oleh sejumlah boat nelayan dan Tim SAR dihentikan sementara. “Pencarian untuk sementara dihentikan, karena cuaca tidak bersahabat,” katanya sore kemarin.

Hal ini dibenarkan Panglima Laot Lhok Pasiran, Azuarni yang mengakui mulai besok Selasa hari ini akan dihentikan pencarian korban. Ini terpaksa dilakukan karena dana yang diperlukan untuk pencarian tidak tersedia lagi.

Dana bantuan dari sumbangan yang dikutip dari nelayan sudah habis digunakan untuk biaya persediaan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya makan para pencari selama dalam beberapa hari ini.

Editor: cheedsains

[Banda Aceh] Mutasi - 34 Pejabat

34 Pejabat Banda Aceh Dimutasi
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa auddin Djamal mutasi 34 pejabat eselon II, III, dan IV 
jajaran Pemko Banda Aceh di Balaikota Banda Aceh, Senin (29/2). SERAMBI/ MUHAMMAD NASIR.

BANDA ACEH 
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’auddin Djamal, Senin (29/2) melakukan mutasi terhadap 34 orang pejabat eselon II, III, dan IV di jajaran Pemko Banda Aceh, yang berlangsung di Balai Kota Banda Aceh. Rinciannya, empat orang eselon II, 15 orang eselon III, dan 15 orang eselon IV.

Empat pejabat eselon II yang dilantik yakni, Drs Rizha sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Fadhil MM dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), menggantikan Drs Tarmizi, yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) dan Penanggulangan Bencana menggantikan Drs Ramli Rasyid, yang akan ditempatkan pada Sekretariat Daerah.

Sedangkan Ir T Iwan Kesuma dilantik sebagai kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian, menggantikan Drh Mawardi Silvakarta yang ditempatkan ke Sekretariat Daerah.

Sedangkan pejabat eselon III yakni, Wirzaini Usman sebagai Kabag Humas Pemko Banda Aceh menggantikan Marwan Jalil yang dilantik sebagai Kabag Humas dan Hukum DPRK Banda Aceh. Zulkifli sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal, serta Drs Iskandar sebagai Sekretaris Dishubkominfo.

Selanjutnya, Drs Mahdi sebagai Sekretaris Dinsosnaker, Budi Kurnia Putra sebagai Sekretaris DK3. Sementara Hasnanda Putra dilantik sebagai Sekretaris Kesbangpol Linmas dan Penanggulangan Bencana serta Dody Haikal yang dipercayakan sebagai Sekretaris Disbudpar.

Sedangkan 15 pejabat eselon IV dilantik untuk beberapa posisi seperti Sekcam dan kepala bidang. Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa’aduddin Djamal dalam pengarahannya mengatakan, mutasiitu sebagai upaya penyegaran dan membangkitkan semangat kerja. “Yang harus diingat bahwa saat ini masyarakat Banda Aceh sudah cukup kritis, sehingga jika ada kesalahan yang dilakukan akan terlihat oleh masyarakat, makanya pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan kinerja terbaik. Demikian saat pejabat ditegur atau diingatkan, jangan marah,” ujar Illiza.

Illiza meminta para pejabat baru dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pada sektor yang bersentuhan deegan masyarakat seperti Satpol PP WH dan Tenaga Kesehatan.


Editor: cheedsains

[Banda Aceh] Pelayaran Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menuju ke Kota Sabang (terganggu)

BANDA ACEH 
Pelayaran dari Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menuju ke Kota Sabang, Senin kemarin kembali terganggu. Cuaca buruk yang melanda sore hari membuat Kapal Cepat KM Express Cantika 89 gagal berlayar. Sesuai jadwal, seharusnya kapal itu berangkat pukul 16.00 WIB.

Syahbandar Pelabuhan Ulee Lheue, Rusyadi kepada Serambi kemarin mengatakan, bahwa dengan mempertimbangkan resiko akibat gelombang tinggi, kapten kapal cepar itu memutuskan tidak berlayar menuju Sabang. Sedangkan pelayaran dengan kapal feri KMP BRR dan KMP Tanjung Burang tetap berlayar normal sesuai jadwal regular.

“Sebelumnya kapal cepat KM Express Bahari yang berangkat 09.00 WIB tidak ada hambatan karena gelombang masih normal,” ujar Rusyadi.

Ia mengatakan, karena kapal cepat yang terbuat dari bahan fiber, sehingga kapten kapal sangat mempertimbangkan keberangkatan jika cuaca sedang buruk. Rusyadi mengatakan, info dari BMKG gelombang laut setinggi 1,5 hingga 2,5 meter. Namun biasanya kenyataan di lapangan malah gelombang sering lebih tinggi dari perkiraan.

Sejak lima hari terakhir, cuaca di perairan Sabang memang tidak menentu, sehingga beberapa kali pelayaran tertunda. Bahkan pada, Jumat (26/2) aktivitas Pelabuhan Ule Lheu dan Balohan berhenti total, karena tidak ada aktivitas pelayaran.

Kepala UPTD Pelabuhan Ule Lheue, Misdaryanto mengatakan, walaupun ada kapal yang gagal berangkat, tidak ada penumpukan penumpang di pelabuhan. Sebab mereka dapat berangkat dengan kapal lambat.(mun)


Editor: cheedsains

[Banda Aceh] PIN Polio Berlangsung pada tanggal 8 hingga 15 Maret 2016

BANDA ACEH 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Banda Aceh akan berlangsung pada tanggal 8-15 Maret 2016. Sasarannya seluruh bayi di bawah lima tahun (balita) yang terdapat di kota ini, termasuk pendatang yang berada di Banda Aceh dalam pekan tersebut.

Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal mengimbau orang tua yang memiliki balita di Kota Banda Aceh agar memanfaatkan kesempatan PIN Polio yang hanya satu pekan ini untuk membawa anak balitanya ke pos-pos PIN yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh guna mendapatkan imunisasi polio.

“Imunisasi ini sangat penting, demi mencegah anak terjangkit penyakit polio,” kata Illiza kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (29/2) sore.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Banda Aceh, dr Media Yulizar MPH menyebutkan, bahwa pihaknya menargetkan 100 persen cakupan imunisasi polio bulan ini di Banda Aceh.

Menurut Media Yulizar, imunisasi polio bisa didapatkan di pusatkesehatan masyarakat (puskesmas), pos pelayanan terpadu (posyandu), dan pos pekan imunisasi nasional (PIN) lainnya. “Terdapat 280 pos PIN di Banda Aceh,” kata Media.

Launching tetes perdana polio baik untuk tingkat Provinsi Aceh maupun untuk tingkat Kota Banda Aceh dipusatkan di Masjid Baitul Mukminin, Jalan Prof Ali Hasjmy, Gampong Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh.

Tetes perdana polio tersebut akan dilakukan oleh para pemimpin Aceh dan Pemko Banda Aceh, termasuk oleh pengurus PKK provinsi dan kota. “Mudah-mudahan bisa hadir untuk me-launching program ini Pak Gubernur Aceh, Ibu Wali Kota Banda Aceh, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, serta pengurus PKK Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh,” kata Media Yulizar.

Dunia kesehatan mengenal dua macam imunisasi polio. Pertama, vaksin virus polio oral. Diberikan dengan cara diteteskan ke mulut bayi. Vaksin jenis kedua berupa vaksin polio inactivated, berisi virus polio yang sudah tidak aktif. Pemberiannya dilakukan dengan cara suntikan. Diberikan sebanyak tiga kali dengan jarak dua bulan. Sejauh ini, vaksin polio di Aceh diberikan per oral, dengan cara diteteskan ke mulut bayi. (dik)


Editor: cheedsains

[Jantho] "Lambaro Angan" Juara Umum MTQ Kecamatan Darussalam

JANTHO 
Kemukiman Lambaro Angan yang terdiri dari 9 gampong meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, yang digelar sejak 20-27 Februari lalu di Masjid Besar Lambaro Angan. Hasil MTQke-33 itu diumumkan pada malam penutupan, Sabtu (27/2) malam.

Kegiatan itu ditutup oleh Bupati Aceh Besar yang diwakili Asisten II, Dr Samsul Bahri Msi. Dalam sambutannya, Samsul Bahri meminta para juara yang terpilih agar terus belajar. “Kepada para pemenang agar bekerja keras meningkatkan kemempuannya. Sebab di ajang kabupaten di Peukan Bada nanti kalian akan bersaing lebih ketat. Semoga bisa meraih juara umum,” kata Asisten II Setdakab Aceh Besar itu.

Sementara itu, Koordinator MTQ yang juga Kepala LPTQDarussalam, H Mustafa SAg MA melaporkan, kegiatan yang telah berjalan seminggu itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. “Kami berterimakasih kepada PT Hadrah yang telah banyak membantu, dari tenda tamu hingga panggung yang indah ini,” kata Mustafa.

Selain itu dia katakan, bagi para juara MTQ berhak mendapat piala dan uang pembinaan. Menurutnya, peserta dari Kemukiman Lambaro Angan meraih juara pertama pada 4 cabang perlombaan, yaitu Aris Maulana pada cabang Tartil Kanak-kanak Putra, Rizka Amelia cabang Tartil Kanak-kanak Putri, Qanita Layna Nurhen Tilawah Kanak-kanak Putri, dan Mutia Anda pada Tilawah Dewasa Putri.

Adapun MTQ itu diikuti 183 peserta dari 16 gampong. Cabang yang diperlombakan yaitu, Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Tartil Quran, Qiraah Sab’ah, Fahmil, Syarhil, Khattil Quran, Tafsir Bahasa Inggris dan Indonesia, M2IQ (Musabaqah Menulis Ilmu Al-Quran). Hadir pada malam penutupan MTQ itu antara lain, para kepala SKPK Aceh Besar, Anggota DPR, para keuchik, pimpinan dayah serta ratusan masyarakat.

Sementara itu, Camat Darussalam, H Baharuddin Daud mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh Besar yang telah membantu hingga terselenggaranya MTQ tersebut dengan sukses. Demikian untuk seluruh unsur Muspika serta para keuchik serta donatur. “Tanpa dukungan semua pihak tak mungkin kegiatan ini bisa terlaksana,”ujar H Baharuddin Daud.

Kepada para juara, Camat Darussalam itu mengharapkan supaya terus belajar dan berlatih untuk persiapan MTQ tingkat kabupaten mendatang. Demikian juga kepada peserta yang belum berhasil, juga terus belajar sehingga akan menjadi qari dan qariah terbaik pada masa yang akan datang.(fit/mis)


Editor: cheedsains

[Banda Aceh] Janji Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi

BANDA ACEH - Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja Nafrizal menyatakan akan bekerja keras untuk menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi yang berada di jajaran Kejaksaan TinggiAceh maupun kejaksaan negeri di 24 kabupaten/kota.

“Pada tahun 2015 lalu, mulai dari Januari-Desember, ada 67 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelidikan. Sampai akhir tahun, ada 28 kasus yang telah dieksekusi,” katanya kepada wartawan, usai pertemuan dengan Komisi I DPRA, Senin (29/2) di ruang Bamus Dewan.

Raja Nafrizal mengatakan, pertemuan dengan Komisi I DPRA (membidangi masalah hukum) atas undangan dari Ketua DPRA. Turut hadir Wakil Ketua III DPRA, Dalimi SE AK, Ketua Komisi I Abdullah Saleh, serta sejumlah anggota Komisi I.

Dalam pertemuan itu, Raja Nafrizal menjelaskan program kerja Kejati Aceh tahun 2016. Antara lain, melakukan pencegahan dan penindakan. Program pencegahan yang dilakukan antara lain melakukan penyuluhan. Misalnya dalam pelaksanaan proyek APBA, melalui program TP4D (Tim Pengawalan, Pengamaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah).

Sedangkan program penindakan, lanjut Raja Nafrizal, pihaknya akan menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi yang belum tuntas. “Menurut catatan tahun 2015 lalu, ada 20 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih dalam penyelidikan di Kejati Aceh, segera kita mulai kembali penyidikan dan penyelesaiannya tahun ini,” ujarnya.

Sementara kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah terlalu lama dan dari hasil penyelidikan ternyata unsur dugaan korupsi sangat lemah atau tidak bisa dibuktikan, akan dihentikan pengusutannya.

Raja Nafrizal mengatakan, penyelesaian kasus dugaan korupsi yang terlalu lama, tidak saja membuat masyarakat jadi kurang percaya kepada aparat penegak hukum, tapi juga berakibat pada matinya karir tersangka yang belum tentu bersalah.

“Mulai tahun ini, atas dukungan DPRA dan masyarakat Aceh, satu persatu tunggakan dugaan kasus korupsi itu kita selesaikan. Tidak hanya untuk tunggakan kasus dugaan korupsi di Kejati Aceh, tapi juga di Kejari kabupaten/kota, harus segera dituntaskan,” tegas Kajati Aceh, Raja Nafrizal.

Kalangan Anggota DPR Aceh berharap Kajati Aceh tidak pilih kasih atau tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Aceh. Mereka juga berharap jaksa tidak mengulur-ulur pengusutan kasus dugaan korupsi, karena akan menimbulkan kecurigaan, serta ketidakpercayaan yang berakibat enggannya masyarakat untuk melaporkan kasus dugaan korupsi kepada jaksa.

Harapan tersebut disampaikan para Anggota Komisi I DPRA yang hadir dalam pertemuan dengan Kajati Aceh Raja Nafrizal dan jajarannya, di ruang Bamus DPRA, di Banda Aceh, Senin (29/2).

Wakil Ketua III DPRA, Dalimi saat membuka pertemuan mengatakan, selain bersilaturahmi dan koordinasi sebagai mitra kerja, pertemuan itu juga untuk mengetahui program kerja Kejati Aceh tahun 2016 ini, terutama terkait penyelesaian berbagai kasus tindak pidana korupsi.

Berikutnya, DPRA juga perlu mendapat penjelasan tentang peran jaksa dalam TP4D yang dibentuk Presiden Jokowi dalam kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Menurut Dalimi, peran ini sangat penting diketahui karena DPRA juga memiliki fungsi pengawasan.

Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, Kejati merupakan mitra kerja dari Komisi I DPRA yang membidangi masalah penegakan hukum. Komisi I, kata Abdullah Saleh, siap memfasilitasi pertemuan Kajati dengan berbagai intansi teknis vertikal lainnya, seperti dengan BPK, BPKP, Inspektorat, untuk kelancaran tugasnya dalam penyelesaian berbagai kasus, terutama terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi I DPRA, yang hadir Muhammad Tanwir Mahdi, Muhammad Saleh, Djasmi Hass, dan Buhari Selian, berharap dalam penyelesaian kasus korupsi, hendaknya tidak dilakukan pilih kasih atau tebang pilih. Mereka juga mempertanyakan banyak dugaan kasus korupsi yang telah disidik dan ditetapkan tersangkanya, namun kasusnya belum juga disidangkan.(her)



Editor: cheedsains

[Sabang] 10 Calon Panwaslih Lulus Uji Kelayakan

SABANG
Sebanyak 10 orang calon Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sabang, dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh panitia seleksi Panwaslih Kota Sabang. Ke 10 calon tersebut akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRK 3 Maret 2016.

Ketua Komisi A DPRK yang juga ketua panitia seleksi Panwaslih Kota Sabang, drg H Marwan, kepada Serambi Senin (11/2) mengatakan, fit and proper test calon anggota Panwaslih sudah dilaksanakan 22 Februari 2016 lalu di Gedung Sekretariat DPRK. Jumlah peserta sebanyak 12 orang.

“Mereka yang lulus uji kelayakan dan kepatutan itu akan ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRK 3 Maret 2016 mendatang, yakni lima (1-5) ditetapkan sebagai anggota Panwaslih definitif dan lima lagi (nomor urut 6-10) sebagai cadangan atau pengganti,” ujarnya.

Setelah ditetapkan, kelima nama calon anggota Panwasli definitif itu dikirim ke Banwaslu Pusat untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK). Setelah SK definitif diterbitkan, selanjutnya anggota Panwaslih dilantik oleh Panwaslu Provinsi Aceh.

Adapun ke 10 calon anggota Panwaslih Kota Sabang yang dinyatakan lulus seleksi akhir sesuai dengan urutan adalah, Hendra Syahputra SE, Sudarmawan SE M Si, Fazlurrafiq Spt, Oryza Sativa S Farm Apt, Safrial S PdI, Dasrul Rinaldi, Rosmanidar SPd, Ir Yusmarita Bangun, Wendy Syah Rahmad, dan Irawan SH. “Kesepuluh peserta yang lulus uji fit & proper test itu, sebelumnya juga sudah mengikuti ujian tulis dan tes administrasi,” kata Marwan.(az)




Penulis: Anshari Hasyim
Editor: cheedsains

Saling Dorong Wartawan dan Satgas di Acara Maulid Akbar KPA/PA

IDI - Puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh Timur terlibat saling dorong dengan Satgas dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) Wilayah Peureulak, di Gedung Idi Sport Center (ISC), Idi Rayeuk, Senin (29/2).

Kisruh itu terjadi pada saat awak media hendak mengambil foto Wali Nanggroe Aceh (WNA) Malek Mahmud, dan Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf saat baru tiba di depan gedung lokasi maulid.

“Saat kami mau mengambil foto WNA Malek Mahmud, para Satgas KPA/PA dan panitia maulid, menghalangi kami, dan terjadi saling dorong. Sehingga sejumlah wartawan jatuh tersungkur,” ungkap seorang wartawan bernama Musliadi, Senin (29/2).

Musliadi juga mengaku mendengar ucapan anggota Satgas yang mengatakan bahwa mereka tidak butuh wartawan. Meskipun para wartawan sudah menunjukkan identitas, tapi mereka tetap tidak diizinkan mengambil foto WNA oleh Satgas. “Tak ada wartawan-wartawan, begitu ucap salah seorang Satgas KPA/PA pada acara maulid itu,” jelas Musliadi.

Terkait sikap arogan para Satgas dan panitia maulid ini, puluhan wartawan di Aceh Timur pun kemudian memboikot peliputan acara maulid sesuai undangan yang diterima. “Kami memboikot peliputan acara maulid ini karena kami kecewa dengan sikap panitia yang sangat arogan,” ungkap Hasballah wartawan lainnya.

Paskakeributan tersebut, Muntasir alias Age, mewakili KPA/PA Peureulak, memohon maaf kepada awak media atas arogansi sejumlah Satgas. Kami minta maaf atas kekhilafan kami yang tidak disengaja,” ungkap Age dihadapan puluhan wartawan di Seurune Cafe, Senin (29/2).

Ia pun berjanji, ke depan, pihaknya akan menjaga hubungan yang lebih baik lagi dengan pihak wartawan. “kami akan berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya,” kata Age.(c49)




Editor: cheedsains

Demo Pemkab Tamiang (Rakyat Indonesia bersatu untuk tenaga kerja)

Warga yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Bersatu Untuk Tenaga Kerja (Ribut) melakukan 
aksi demo ke Kantor Bupati Tamiang menuntut PT Pertamina mendukung pengelolalan 
sumur minyak dan gas dikelola BUMD Tamiang, Senin (29/2). SERAMBI/ M NASIR

KUALASIMPANG
Ratusan warga Aceh Tamiang yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Bersatu untuk Tenaga Kerja (Ribut) menggelar demonstrasi ke Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang, Senin (29/2), mendesak Pemkab serius dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Tamiang Raya, untuk mengelola sumur-sumur minyak tua di Aceh Tamiang, demi terserapnya tenaga kerja dan mengurangi laju pengangguran di kabupaten itu.

Sebelum menuju Kantor Bupati dan DPRK Tamiang, massa berkumpul di depan Istana Karang Baru, kemudian menuju ke kantor bupati. Sesampai ke kantor bupati, mereka disambut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, Kadis Pertambangan, M Zein dan Kabag Pemerintahan, Agusliana Devita, serta Direktur BUMD PT Petro Tamiang Raya, Drs Armand Muis.

Perwakilan warga, Syafrudin KS, dalam orasinya mengatakan, rakyat Tamiang meminta bupati dan para anggota dewan agar menemui pimpinan PT Pertamina di Kantor Pusat Jakarta, danPemerintah Pusat untuk memberi peluang bagi perusahaan daerah menggarap sumberdaya alam yang ada di Tamiang. “Pemerintah harus memperhatikan nasib rakyat yang butuh kerja untuk menghidupi diri dan keluarga. Aceh Tamiang kaya, tapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.

“Kami juga mengingatkan lembaga swadaya (LSM) di Tamiang dan Provinsi Aceh, agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang menyebutkan akan terjadi kerusuhan di Aceh Tamiang jika sumur minyak tua ini dikelola BUMD,” tambah Haprizal Rozi, orator lainnya.

Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain memberikan apresiasi terhadap aksi ini yang mendukung kerja Pemkab Tamiang. “Tuntutan masyarakat hari ini akan menjadi bahan kami untuk menyurati DPR RI, terkait pengelolaan sumur minyak di Tamiang,” ujarnya.

Setelah itu, massa pun bergerak ke gedung DPRK Tamiang. Di sana mereka disambut Ketua DPRK setempat, Ir Rusman bersama Wakil Ketua, Juanda, Ketua Fraksi Tamiang Sekate, Ketua Fraksi Partai Aceh, dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman didampingi wakil dan anggotanya, mengatakan, bahwa Pemkab Tamiang sudah melahirkan qanun (peraturan daerah kabupaten) tentang pengelolaan sumur minyak tua di Tamiang dan qanun BUMD yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sumur minyak itu oleh PT Petro Tamiang Raya.

“Sudah dua tahun sejak qanun itu disahkan, Pemkab sudah melakukan penyertaan modal untuk BUMD dimaksud. Karena itu, kami akan terus mendorong agar BUMD ini berjalan dengan baik sesuai tujuan pembentukannya,” ujarnya. Ia juga berpesan, jangan sampai orang luar yang mengelola BUMD Tamiang, tapi harus putra daerah Tamiang.

Direktur PT Petro Tamiang Raya, Drs Armand Muis mengaku, sebelumnya PT Pertamina sudah hampir menyetujui BUMD ini untuk mengelola Migas di Tamiang. “Namun ada sekelompok orang mengatasnamakan LSM, tanpa koordinasi dengan Pemkab, melayangkan surat ke Pertamina Pusat dan DPR RI, menyatakan kalau KSO (Kerja Sama Operasional) diberi kepada BUMD maka akan terjadi konflik sosial di Aceh Tamiang, dan meminta penundaan penyetujuan KSO,” katanya.

Akibat surat tersebut, Pertamina pun menunda kerjasama pengelolaan minyak Migas bersama BUMD dengan alasan adanya persoalan sosial. Padahal, PT Pertamina mendukung BUMD milik Pemkab Tamiang mengelola sumur migas dalam hal eksplorasi dan eksploitasi Migas di Tamiang. “Pemkab Aceh Tamiang juga sudah menjamin tidak akan terjadi kerusuhan sosial jika hal pengelolaan sumur minyak ini dikelola BUMD,” ujarnya.(md)


Editor: cheedsains